Perempuan Logis Pemimpin Nusantara

Dewi Logis Pemimpin Nusantara


sambut bulan harapan
tantang masa depan
kepalkan tangan
lawan penindasan


wahai kau...
perempuan logis, berpikir penuh akal


wahai kau...
pemimpin nusantara, memimpin Indonesia Raya


kalimulya, 1 oktober 2011
untuk Alyssa Damara

pentingnya perjanjian pokok dan ancaman pasal 167 KUHP

hari ini saya menyelesaikan draft legal opinion atau pendapat hukum terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dialami oleh PT Manggala Gelora Perkasa, yaitu pemilik dan pengelola Senayan City, sebuah Mall dan Apartemen mewah yang terletak di jalan Asia Afrika, kelurahan Gelora, kecamatan Tanah Abang, Jakarta.  adapun permasalahan hukumnya adalah penolakan pihak Tenant atas keputusan PT MGP yang tidak melanjutkan perjanjian sewa dan ancaman gugatan permintaan ganti rugi atas keputusan sepihak dan mendadak.

tentu saja dalam men-draft saya masih dan tetap di dukung oleh senior saya yang baik hati, mba Meitha dan pak Pri. mereka memberikan poin-poin pendapat hukum, kemudian saya mengembangkannya hingga akhirnya draft tersebut kami diskusikan lagi, begitulah cara kami bekerja dalam sebuah kantor hukum.
beberapa poin tersebut, diantaranya adalah:

1. tetap berpegang teguh pada Perjanjian Sewa, yaitu perjanjian pokok yang pernah dilakukan oleh PT MGP dengan Tenant-nya. poin ini sangat penting dan menjadi dasar kami dalam melangkah dan melihat permasalahn hukum PT MGP. kemudian juga, Perjanjian Sewa belum ada amendement dan addendum yang bisa merubah isi Perjanjian Sewa, sehingga posisi hukum dari PT MGP sangat kuat untuk mengakhiri perjanjian sewa dengan Tenant-nya
2. tetap menjalankan kewajiban sebagai Lessor hingga berakhirnya perjanjanjian sewa. poin ini penting, agar tidak menjadi dasar tuntutan oleh Tenant terhadap PT MGP, diantaranya pelaksanaan Fit out Period yang saya terjemahkan sendiri sebagai "Periode Keluar", yaitu jangka waktu yang diberikan oleh Lessor kepada Lessee untuk mengemas barang-barang milik Lessee dan mengosongkan unit toko.
3. Upaya hukum yang dapat ditempuh PT MGP setelah usai Fit out Period adalah melakukan somasi, jika Tenant tetap mendiami atau memasuki unit toko atas perbuatan tindak pidana pelanggaran umum, yaitu memasuki ruangan, rumah orang lain tanpa izin. hal ini sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal 167 KUHP. 

Hendrawarman

tenant

hari ini, saya mendapatkan kosa kata baru, sekurangnya baru bagi saya (karena kurang pengetahuan, kali yah, hehehe). adalah "tenant" yang merupakan bahasa asing, yaitu inggris.

istilah ini saya peroleh dari senior saya, mba Meitha, ketika beliau mengabari saya perihal ada klien (retainer) kantor HPA yang hendak konsultasi terkait dengan permasalahan hukum klien vs tenant.

memang istilah tersebut baru kali ini saya dengar, hampir saja...saya terjemahkan tenant dalam bahasa jawa, yang artinya "benar" atau "serius", hehehe..

setelah saya googling, ternyata tenant itu merupakan pihak yang menyewa suatu ruangan, kios, kantor atau ruang usaha dan tempat tinggal kepada pihak pengelola persewaan gedung (ruangan, kios, ruang usaha dan tempat tinggal), jadi intinya adalah pihak yang menyewa ruang untuk keperluan tertentu (usaha/tempat tinggal) kepada pengelolan gedung dengan terikat pada sebuah perjanjian.

ini saya ambil sebuah links yang memberikan contoh recidential tenancy agreement: http://www.rto.gov.bc.ca/documents/RTB-1.pdf

semoga bermanfaat

Hendrawarman 

Opini Keamanan dalam Survei

Dunia survei—riset yang mengandalkan opini/persepsi populasi—memiliki sandaran kerja pada pendapat umum (public opinion). Pendapat umum merupakan pilihan (preferensi) masyarakat atas isu tertentu yang menyangkut kepentingan umum. Dalam pemerintahan demokratis, pendapat umum digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemimpin. Dengan menggunakan metode penelitian tertentu, pendapat umum dimunculkan dari sedikit opini/persepsi yang menjadi sample penelitian. Hingga akhirnya muncul pendapat umum yang benar-benar mewakili populasi berupa hasil survei. 

Pendapat umum mengenai persoalan keamanan (situasi aman) dapat diketahui dari survei. Dari fakta langsung tentang situasi aman yang dirasakan oleh masyarakat hingga pilihan (preferensi) mengenai isu-isu tertentu dalam hal keamanan. Berbagai persepsi masyarakat tentang persoalan keamanan atau situasi aman di-rangking dan dimunculkan dalam bentuk persentase. Hingga akhirnya muncul fakta-fakta kondisi keamanan dalam bentuk hasil survei yang biasa didakan oleh institusi survei. 

Opini keamanan secara nasional pernah diukur oleh beberapa institusi survei kebijakan publik. Biasanya isu keamanan diselipkan diantara isu-isu nasional lainnya dalam sebuah survei nasional. Salah satu diantaranya adalah Indobarometer yang melakukan survei Evaluasi Publik atas Keamanan Nasional pada 2007. Selain itu ada juga Indonesian Research and Development Institute (IRDI) yang melakukan survei opini keamanan yang diselipkan dalam rangkaian Survei Politik Nasional pada 2008. Center Study for International Security (CSIS) melakukan survei opini keamanan dalam Survei Perilaku Pemilih Indonesia pada 2008. Cirus Surveyor Group (CSG) melakukan survei opini keamanan dalam Survei Politik Nasional dan Prospek Calon Pemimpin Muda pada 2008. Serta institusi survei lainnya yang rutin melakukan aktivitas survei, seperti: Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Survei Nasional dan lain sebagainya. Dari beberapa hasil survei opini keamanan memperlihatkan kontradiksi atas pandangan media. Baik media cetak, televisi, radio serta online meletakkan isu atau masalah keamanan pada titik negatif, yaitu arus informasi tentang keamanan dikemas dalam sudut pandang penuh kekhawatiran dan ancaman. Hal ini sebagaimana dapat terlihat pada beberapa tayangan televisi, seperti: Buser, Sergap dan tayangan berita kriminal lainnya; tak ketinggalan media cetak dengan beberapa “koran kuning” lokal maupun nasional yang menghimpun informasi hanya seputar “lendir dan darah”, sehingga menguatkan citra negatif tentang situasi aman. 

Kontradiksi pertama terlihat pada hasil survei Indobarometer yang merilis hasil survei opini keamanan dalam penilaian yang positif. Dalam survei yang dirilis pada 6 juni 2007 tersebut, didapat konklusi opini masyarakat terhadap kinerja aparat keamanan positif. Hal ini sebagaimana tercatat pada opini masyarakat tentang tanggung jawab negara terhadap keamanan nasional, 63,4% beropini baik, 27,4% beropini tidak baik dan sisanya 8,4% tidak tahu. Sementara, opini positif masyarakat terhadap kinerja kepolisian sebagai pihak yang berwenang dalam urusan keamanan beragam, 42,4% beropini setuju bahwa kinerja kepolisian sudah cukup baik; 49,8% beropini tidak setuju dan 7,8% menjawab tidak tahu/tidak menjawab. 

Kemudian, penilaian serupa juga ditunjukkan oleh IRDI melalui hasil Survei Politik Nasional, khususnya mengenai isu keamanan. Dalam survei yang dilakukan sebanyak tiga (3) kali sepanjang 2008, menunjukkan peningkatan opini kepuasan masyarakat terhadap program keamanan yang dijalankan pemerintah. Pada survei tahap pertama (Maret 2008), 47,76% responden menyatakan puas terhadap program keamanan, 30,83% tidak puas dan 21,41% tidak tahu/tidak menjawab. Sementara pada survei tahap kedua (Juli 2008), 48,35% responden menyatakan puas terhadap program keamanan, 33,54% merasa tidak puas dan 18,12% tidak tahu/tidak menjawab. Selanjutnya pada survei tahap ketiga (Oktober 2008), 57,60% responden menyatakan puas terhadap program keamanan, 26,10% tidak puas dan 16,30% tidak tahu/tidak menjawab. 

Selanjutnya, survei yang dilakukan IRDI juga menguatkan opini positif tentang masalah keamanan bahwa dari sekian banyak persoalan penting untuk ditanggulangi, persoalan keamanan tidak menempati posisi atas. Hal ini terlihat pada hasil survei tentang rangking persoalan penting untuk ditanggulangi, dimana posisi pertama diduduki persoalan harga kebutuhan pokok atau sembako (36,30%). Kemudian posisi kedua mengenai persoalan pengangguran dan kemiskinan (21,95%), lalu posisi ketiga tentang persoalan pemberantasan korupsi (10,80%), posisi keempat tentang persoalan harga bahan bakar minyak atau harga BBM (9,65%), posisi kelima tentang persoalan fasilitas pendidikan (6,65%). Adapun persoalan keamanan (dan ketertiban) menempati posisi keenam (5,05%) dan diikuti persoalan lainnya secara berturut-turut: persoalan pembangunan jalan (3,40%), persatuan nasional (3,10%), pelayanan kesehatan (2,30%), pelayanan kantor pemerintah (0,20%). 

Sungguhpun terdapat perbedaan opini keamanan antara liputan media dengan hasil survei, namun secara terbatas kondisi keamanan perlu ditingkatkan. Hasil survei memiliki kecenderungan beropini di ranah yang lebih luas (nasional). Sedangkan liputan media sebaliknya, memiliki kecenderungan beropini di ranah yang lebih sempit, kasus perkasus dan bersifat lokal. (Hendrawarman)

keyakinan, waktu

teringat tahun-tahun lalu

kota yang asing bagimu

tidak juga aku

nan membisu ketika itu

bulat tekad tuk bersamamu

hanya keyakinan milikku

kutahu kau pun tak ragu

hanya waktu sandaranmu

kini keyakinan dan waktu telah bersatu

mengikat janji tuk bersama selalu

tuk ciewit, 9 Desember 2010

--uda--

Rindu Datang, Rindu Kembali

rindu tuk segera kembali

hendak memastikan kabar diri

rindu tuk segera datang

hendak memastikan kabar baik di petang

semoga dinda tetap dalam lindungan

karna kanda kan segera pulang.

Pontianak, 020311